2/12/2024 0 Comments usaha peningkatan kompetensi guruPresiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sudah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024 kepada semua menteri dan pimpinan lembaga, sekaligus daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 kepada para kepala daerah. Penyerahan tersebut dikerjakan secara simbolis di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11).
Disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di dalam pidatonya, bahwa kondisi global selagi ini penuh bersama ketidakpastian. “Dampak pergantian iklim makin nyata, potensi krisis dan resesi pun tak kunjung mereda. Sehingga aku ingin mengingatkan kepada kami semua untuk terus waspada.” Untuk itu, kepada para pejabat yang hadir, Presiden Joko Widodo mengingatkan beberapa perihal perihal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Pertama, anggaran yang sudah diberikan perlu digunakan secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Tak lupa, selamanya tekankan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian realisasi pemakaian anggaran perlu dikerjakan sesegera mungkin, mulai Januari 2024 mendatang. Terakhir, selamanya antisipasi ketidakpastian, pemerintah perlu lincah di dalam mengadapi perubahan-perubahan yang ada. “Setiap rupiah yang dibelanjakan adalah duwit rakyat. Sehingga kami perlu fokus terhadap hasil dan memberi faedah secara maksimal kepada rakyat,” tegas Presiden Joko Widodo saat memberi anjuran perihal pelaksanaan APBN 2024. APBN 2024 dirancang sanggup bertahan hadapi dinamika gejolak ekonomi global, bersama fokus terhadap lima bidang prioritas, yakni 1) prioritas bidang pendidikan, diarahkan untuk menaikkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan sanggup beradaptasi; 2) prioritas bidang kesehatan, diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan melanjutkan transformasi proses kesehatan; serta 3) prioritas bidang dukungan sosial, diarahkan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan termasuk kemiskinan esktrem, membangun SDM di dalam jangka panjang, dan menaikkan kesejahteraan. Kemudian, 4) prioritas bidang infrastruktur, diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan Pembangunan di dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan daya saing, dan 5) prioritas bidang ketahanan pangan, diarahkan untuk menaikkan ketersediaan, akses, dan stabilitas harga pangan. Dijelaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, untuk th. 2024, tujuan pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp2.802,3 triliun. Angka ini dapat dicapai lewat optimalisasi dan merawat iklim investasi di sedang ketidakpastian global. “Belanja pemerintah pusat dapat diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM yang dapat memakan memadai besar alokasi anggaran APBN. Belanja negara 2024 ditujukan untuk menuntaskan infrastruktur-infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, dan menolong reformasi birokrasi serta aparatur negara,” ucap Menkeu. Di sisi lain, TKD yang dialokasikan terhadap th. ini sebesar Rp857,6 triliun, di mana berlangsung kenaikan 5,3 persen dibandingkan th. 2023. Peningkatan ini ditujukan untuk menolong penggajian Pegawai Pemerintah bersama Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah, khususnya untuk guru dan tenaga kesehatan. Hal ini jadi usaha untuk menaikkan layanan publik di daerah, menolong operasional sekolah, pendidikan anak umur dini dan pendidikan kesetaraan, serta untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting. “2024 adalah th. paling akhir pemerintahan di periode ini, aku harap anggaran yang diberikan sanggup dioptimalkan. Tuntaskan agenda pembangunan yang sudah direncanakan namun belum terselesaikan, untuk memperkuat pondasi bagi pemerintahan yang dapat datang,” pungkas Presiden Joko Widodo. Digitalisasi Pengesahan DIPA Dijelaskan oleh Menkeu Sri Mulyani, bahwa penyerahan DIPA dan TKD 2024 dikerjakan berbeda bersama tahun-tahun sebelumnya. APBN 2024 dikerjakan lewat proses digitalisasi. Mulai berasal dari rencana anggaran hingga penandatanganan dikerjakan secara elektronik. Proses usaha pengesahan dokumen anggaran sebelum saat digitalisasi mengikuti 12 step yang benar-benar rumit. Saat ini hanya 4 step dan menggunakan aplikasi digital Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Penetapan penandatanganan DIPA secara elektronik dapat tersertifikasi dan jadi keliru satu usaha berasal dari sisi penjaminan keamanan dan penjaminan kenirsangkalan terhadap mereka yang punyai otoritas anggaran. Upaya menjamin aspek keamanan Info yang menjamin Info tidak sanggup disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima (kenirsangkalan) sumber daya termasuk dapat menjamin keamanan knowledge dan informasi. Hal tersebut bersamaan bersama Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal tersebut, menurut Menkeu, diharapkan sanggup menaikkan tata kelola bersama kemudahan dan kenyamanan proses penandatanganan dokumen, efisiensi anggaran berasal dari percetakan dan pemakaian kertas, mewujudkan green budgeting, serta menaikkan keamanan dokumen dan data. Program Prioritas Bantuan Pendidikan Kemendikbudristek Terkait belanja prioritas 2024, dijelaskan bahwa alokasi dana untuk bidang pendidikan adalah sebesar Rp665,0 triliun. Kemendikbudristek sendiri mengelola dana sebesar Rp98,9 triliun yang dapat diprioritaskan untuk program-program perluasan perlu studi dan dukungan pendidikan, di dalam rangka menolong transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, terhadap peluang selanjutnya di Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2023 menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan-dukungan Presiden selama ini di dalam bidang pendidikan, khususnya perihal kebijakan dan gerakan Merdeka Belajar. Berikut adalah tujuan dan alokasi dana untuk program prioritas pendidikan di th. 2024. Program Indonesia Pintar (PIP) ditargetkan untuk 18.594.627 juta siswa bersama alokasi anggaran sebesar Rp13,4 triliun. KIP Kuliah ditargetkan untuk 985.577 mahasiswa bersama alokasi anggaran sebesar Rp13,9 triliun. Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) ditargetkan untuk 3.943 siswa bersama alokasi sebesar Rp107 juta. Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) ditargetkan untuk 9.276 mahasiswa bersama alokasi anggaran sebesar Rp7,7 miliar. Selain itu, usaha peningkatan kompetensi guru dikerjakan lewat program Pendidikan Profesi Guru lpo88(PPG). Bantuan Operasional Satuan (BOS) Pendidikan dialokasikan sebesar Rp59,4 triliun bersama rincian BOS sebesar Rp53,8 triliun, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp4 triliun, dan BOP Kesetaraan sebesar Rp1,6 triliun. Pada th. 2024 pemerintah termasuk mengalokasikan tunjangan kepada guru ASND sebesar Rp56,6 triliun bersama rincian Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp53.3 triliun, Dana Tambahan Penghasilan (DTP) sebesar Rp1,3 triliun, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) sebesar Rp2 triliun. Alokasi tunjangan tersebut sudah perhitungkan kenaikan gaji pokok ASND sebesar 8 persen terhadap th. 2024. Kemudian, di dalam rangka peningkatan SDM dan pemerataan fasilitas pendidikan berkualitas, pemenuhan fasilitas prasarana pendidikan diwujudkan lewat program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan. Pada Tahun Anggaran 2024, DAK Fisik Bidang Pendidikan dialokasikan sebesar Rp15,29 triliun untuk pemenuhan fasilitas prasarana di 12.626 satuan pendidikan semua Indonesia, untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SLB dan SMK.
0 Comments
Leave a Reply. |